SitusKerja.com - Seleksi CPNS 2017 telah resmi ditutup. Bagi mereka yang lolos seleksi administrasi akan menghadapi tahapan berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assissted Test (CAT). SKD merupakan salah satu tahapan untuk lolos dari ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan MenPAN RB Nomor 22 Tahun 2017 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS tahun 2017.
Soal yang diujikan dalam SKD ini terdiri atas 3 bagian, yakni Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Agar bisa lolos passing grade, peserta harus meraih nilai minimal masing-masing 143,80 dan 75.

Baca disini : Materi Lengkap SKD CPNS 2017

"Meski nilai keseluruhan tinggi, tapi kalau ada salah satu yang kurang dari skor tersebut, peserta tidak lulus," ujar Kepala Bagian Komunikasi Publik Kementerian PANRB, Suwardi.
Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017, dijelaskan bahwa TWK adalah jenis pertanyaan yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia.
Soal-soal yang diberikan mencakup Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Berdasarkan pengalaman tes CPNS tahun 2014 maupun SKD Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 baru-baru ini, banyak peserta yang gagal di kelompok soal TWK.
"Teman saya bilang, anaknya gagal hanya karena nilai TWK 70. Padahal yang lain bagus-bagus," imbuh Suwardi, seraya menambahkan bahwa hal tersebut harus dijadikan pelajaran bagi calon pelamar yang akan mengikuti SKD dalam waktu dekat.
Dari data Panselnas Seleksi CPNS 2017, hanya 23.008 SKD (13,55 persen) SKD Kementerian Hukum dan HAM dari jalur umum yang lolos passing grade. Sedangkan peserta SKD Mahkamah Agung yang lolos passing grade sebanyak 2.545 (14%) dari 19.278 peserta seleksi.
Menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmadja, skor SKD tertinggi di Kementerian Hukum dan HAM mencapai 429, yang diraih peserta dari wilayah Jawa dan Bali.
"Di Wilayah Jawa dan Bali, peserta yang lolos ambang batas mencapai 19,38%," ujarnya.
Sementara untuk wilayah Sumatera, peserta SKD yang lolos mencapai 10.16%, wilayah Kalimantan 10,29%, Sulawesi 5,48%, Maluku dan Nusa Tenggara 5,89%, dan wilayah Papua 3,05%.